Langsung ke konten utama

KAPABILITAS SISTEM POLITIK


KAPABILITAS SISTEM POLITIK

Stabilitas politik suatu negara sangat dipengaruhi kapabilitas suatu sistem politik. Gabriel Almond membagi ada 6 jenis kapabilitas suatu sistem politik, yaitu : kapabilitas ekstraktif, regulatif, distributif, simbolis, responsiof, dan domestik serta internasional. Penjelasan setiap kapabilitas dapat Anda pelajari dalam BMP 2. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah : keenam jenis kapabilitas ini mutlak dimiliki oleh suatu sistem politik, dan tidak ada satu sistem politik pun stabil tanpa didukung salah satu dari keenam kapabilitas ini.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya rezim pemerintahan di Indonesia dipengaruhi karena tidak adanya dukungan kapabilitas. Masa pemerintahan Soekarno misalnya, dapat dianggap bahwa kapabilitas internasional turut mempengaruhi kejatuhannya. Ingat, ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang ingin dikembangkan Soekarno di Indonesia bertentangan dengan konsep anti komunisnya Barat. Indonesia menjadi ajang pengaruh perebutan antara Blok Barat yang anti-komunis dan Blok Timur yang komunis.
Salah satu cara Barat mendapatkan dukungan dari Indonesia adalah memenangkan perebutan, dan cara yang dilakukan melalui pergantian pemerintahan Soekarno ke Soeharto. Demikian halnya dengan jatuhnya pemerintah Soeharto, tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi global; tetapi juga pengagung-agungan HAM dan demokratisasi oleh Barat. Lingkungan internasional berusaha membentuk image bahwa Soeharto tidak demokratis dan pelanggar HAM; sehingga digantikan pemerintahan masa transisi oleh BJ. Habibie.
Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid juga jatuh karena tidak mempunyai kapabilitas regulatif (pengaturan). Demokrasi yang diidentikkan dengan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengeluarkan pendapat, ternyata membawa dampak negatif bagi kehidupan demokrasi. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan tingkah laku individu atau kelompok yang ada dalam sistem politik, di sisi lain sipil belum siap menerima tongkat kepemimpinan. Akibatnya, pemerintahan sipil sarat dengan konflik.
Demikian halnya yang terjadi pada masa pemerintahan sekarang ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pada masa pemerintahan sebelumnya..


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kapabilitas sistem sosial politik Era Reformasi

Kapabilitas sistem sosial politik Era Reformasi : Kapabilitas Regulatif  Kemampuan regulatif menunjukkan kemampuan daripada sistem politik dalam mengkontrol atau mengendalikan perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok yang berasal dari sistem politik itu, kemampuan itu dilihat dari frekwensi dan intensitas kontrol yang dilakukan oleh sistem politik iu sendiri (Haryanto, 1982: 23-24). DPR memiliki fungsi legilasi untuk membuat peraturan undang-undang sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau kelompok tertentu. DPR pada periode 2009-2012 mendapat kecaman dari masyarakat bahkan dari Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung yang mengangap bahwa kinerja DPR  periode masih kurang baik. Dilihat dari RUU yang disahkah pada tahun 2012 ini hanya 12 dari 64 RUU yang masuk pada proggram legilasi nasional tahun 2012. Minimnya perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan rendahnya kapabilitas regulatif pada periode ini. 2.    ...
1 komentar
Baca selengkapnya

FUNGSI ARTIKULASI KEPENTINGAN

FUNGSI ARTIKULASI KEPENTINGAN Sebagai dasar dalam memahami materi kekuatan sosial politik dalam konstelasi Sistem Politik Indonesia, satu unsur pendukung penting adalah fungsi artikulasi kepentingan. Fungsi artikulasi kepentingan diartikan sebagai suatu proses meng-input berbagai tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan, bisa bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyakitkan masyarakat. Namun pada dasar dan prinsipnya, semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tergantung pada sisi kepentingan mana seseorang memandangnya. Kebijaksanaan pemerintah dapat memuaskan kebutuhan sekelompok orang tetapi pada kelompok yang lain bisa saja akan merasa dikecewakan. Oleh karena itu, warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntuta...
Posting Komentar
Baca selengkapnya