FUNGSI ARTIKULASI KEPENTINGAN

FUNGSI ARTIKULASI KEPENTINGAN

Sebagai dasar dalam memahami materi kekuatan sosial politik dalam konstelasi Sistem Politik Indonesia, satu unsur pendukung penting adalah fungsi artikulasi kepentingan. Fungsi artikulasi kepentingan diartikan sebagai suatu proses meng-input berbagai tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan, bisa bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyakitkan masyarakat. Namun pada dasar dan prinsipnya, semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tergantung pada sisi kepentingan mana seseorang memandangnya. Kebijaksanaan pemerintah dapat memuaskan kebutuhan sekelompok orang tetapi pada kelompok yang lain bisa saja akan merasa dikecewakan.

Oleh karena itu, warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan dalam agenda kebijaksanaan negara. Warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sangat memperhatikan dan merasa berkepentingan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka menyatakan dan mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Politik merupakan perjuangan untuk memperebutkan nilai-nilai yang ada.

Jadi, artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan, melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.

Setiap sistem politik memiliki cara-cara tertentu dalam merumuskan dan menanggapi tuntutan. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada kepala daerah, kepala desa dan seterusnya. Untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, kelompok kepentingan yang ada mengelompokkan kepentingan-kepentingan, kebutuhan dan tuntutan tersebut, kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok kepentingan merupakan suatu bentuk organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa tendensi untuk mengejar jabatan publik. Kelompok ini hanya berusaha mengendalikan kebijaksanaan pemerintah guna melindungi kepentingan dan kebutuhan kelompoknya. Jadi, kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar.

Konsep artikulasi kepentingan dan kelompok kepentingan merupakan konsep yang sangat berhubungan. Artikulasi kepentingan pada dasarnya merupakan proses mempengaruhi sikap dan pandangan para pengambil dan penentu kebijaksanaan. Proses tersebut sebagian dilakukan oleh kelompok kepentingan