Kapabilitas sistem sosial politik Era Reformasi

Kapabilitas sistem sosial politik Era Reformasi :

Kapabilitas Regulatif Kemampuan regulatif menunjukkan kemampuan daripada sistem politik dalam mengkontrol atau mengendalikan perilaku individu-individu atau kelompok-kelompok yang berasal dari sistem politik itu, kemampuan itu dilihat dari frekwensi dan intensitas kontrol yang dilakukan oleh sistem politik iu sendiri (Haryanto, 1982: 23-24). DPR memiliki fungsi legilasi untuk membuat peraturan undang-undang sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau kelompok tertentu. DPR pada periode 2009-2012 mendapat kecaman dari masyarakat bahkan dari Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung yang mengangap bahwa kinerja DPR  periode masih kurang baik. Dilihat dari RUU yang disahkah pada tahun 2012 ini hanya 12 dari 64 RUU yang masuk pada proggram legilasi nasional tahun 2012. Minimnya perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan rendahnya kapabilitas regulatif pada periode ini. 2.

              

Kapabilias Responsif Kapabilitas responsif memiliki daya tanggap terhadap suatu sistem politik yang dapat ditentukan dari hubungan antara input dan output. Kapabilitas responsif akan dianggap tinggi jika selalu tanggap dalam penyampaian tuntutan atau tekanan yang dilontarkan dari suatu kelompok masyarakat dan kelompol politik serta selalu tanggap dengan tekanan yang berasal drai lingkungan eksternal (Haryanto, 1982: 25-26). Dalam kapabilitas Responsif Undang-Undang disalurkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Undang-Undang yang masih berupa Rancangan sering mendapat respon yang positif bahkan negatif dari masyarakat. Banyak aksi demo-demo yang menuntut cepat disahkannya suatu RUU, bahkan sering  pula menolak suatu RUU. Sehingga DPR perlu mengkaji ulang agar dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia..

Kapabilitas Simbolik Kapabilitas Simbolik merupakan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang nantinya dapat diterima oleh rakyat banyak. Kapabilitas simbolik yang baik apabila dalam pembuatan kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Penilaian kinerja DPR ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR. Penilaian itu sendiri masih dianggap buruk karena kinerja DPR yang sangat lamban dalam mengesahkan suatu RUU yang dapat menjadi suatu kebijakan yang penting bagi masyarakat. Contohnya adalah gagalnya DPR dalam menangani kasus dasar listrik dalam fungsi anggaran, sehingga banyak kritik yang dilontarkan oleh masyarakat yang semakin tidak mempercayai kinerja DPR saat ini.

Kapabilitas Distributif

Kapabilitas Distributif menunjukkan pada alokasi atau distribusi dari berbagai  jenis barang, jasa, kehormatan, status, dan kesempatan yang berasal dari sistem politik kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat (Haryanto, 1982: 24). Kinerja DPR dalam berkoordinasi dengan Pekerja Umum di masing-masing daerah dinilai sangat lamban sehingga menghalangi distribusi barang dan jasa kesuatu daerah.

Kapabilitas Ekstraktif

Kapabilitas ini merupakan sistem politik dalam mengelola sumber material dan manusiawi dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional (Haryanto, 1982: 23). DPR belum dapat mengelola sumber daya alam di Indonesia ini, contohnya pada kasus kenaikan harga BBM kemarin.

Kapabilitas Domestik dan Internasional Kapabilitas ini menunjukkan sistem politik berlangsung didalam negeri dan telah menjalar ke dunia Internasional. Selama ini kerjasama-kerjasama DPR dengan negara-negara seperti mengadakan kunjungan dinilai sangat merugikan negara.